Selamat Datang Di Website Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional Markas Besar Tentara Nasional Indonesia


LATAR BELAKANG
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

77Merupakan22 wadah pendayagunaan bersama atas bahan dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
Oleh karena itu keberadaan JDIHN merupakan hal yang penting dalam pembangunan hukum nasional, penyelenggaraan pemerintahan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketersediaan dokumentasi dan informasi yang lengkap, komperatif dan terpadu merupakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan untuk mendukung reformasi hukum. Bahan dokumen hukum tersebut dianggap penting karena dokumen hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) diarahkan untuk mendayagunakan kerja sama bahan dokumen hukum khususnya peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya guna terwujudnya suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya terbit setiap saat sesuai dengan pola kebijakan pemerintah yang selalu berkembang. Oleh karenanya, pelaksanaan pengelolaan dokumen hukum harus diselenggarakan secara berkesinambungan antara Pusat JDIHN dengan anggota JDIHN maupun antar anggota JDIHN.

Peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya merupakan dokumen yang sangat penting untuk menunjang pembinaan hukum nasional. Kegiatan pembinaan hukum nasional antara lain penelitian hukum, pengkajian hukum, perencanaan hukum, perancangan peraturan perundang-undangan, dan penyuluhan hukum. Dengan dilakukannya pengolahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya secara baik antara lain melalui pembuatan daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, maka peraturan tersebut akan mudah ditemukan kembali bilamana diperlukan.

Tujuan Pembuatan standardisasi Penyusunan Indeks Majalah Hukum bertujuan untuk:

  • 1. mendaftar tulisan yang ada di dalam majalah, sehingga terdokumentasi dan dapat dibaca pengguna.
  • 2. mencari informasi yang sesuai dengan keperluan pengguna.
  • 3. menyebarkan/memasarkan informasi kepada pengguna baik yang datang ke perpustakaan maupun yang jauh dari perpustakaan.



Kembali ke Beranda